Pekerjaan Fisik di DLH Kota Cilegon Dikeluhkan, Diduga Proyek "Siluman" Tanpa Papan Nama

Terkini 23 Oct 2026 16:02 • 2 min read • 42 views • By Usman08

Share berita ini

Pekerjaan Fisik di DLH Kota Cilegon Dikeluhkan, Diduga Proyek "Siluman" Tanpa Papan Nama
Pekerjaan Fisik di DLH Kota Cilegon Dikeluhkan, Diduga Proyek "Siluman" Tanpa Papan Nama


CILEGON – Aktivitas perbaikan dan pengecatan gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon menuai sorotan tajam. Pengerjaan fisik yang melibatkan sejumlah pekerja tersebut terkesan ditutup-tutupi karena tidak dilengkapinya Papan Proyek (PIP).  

Ketiadaan papan informasi tersebut memicu spekulasi di tengah publik terkait transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana APBD-P Kota Cilegon.


Publik mempertanyakan asal-usul anggaran, nilai kontrak,batas waktu pengerjaan, hingga CV/PT kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek fisik gedung pemerintah tersebut.

Landasan Hukum Keterbukaan Informasi dan Anggaran

Pengabaian terhadap transparansi publik dalam pengerjaan proyek negara berpotensi melanggar sejumlah regulasi yang berlaku:

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP):

Pasal 28F UUD 1945 & UU KIP Pasal 3: Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.


Pasal 9 ayat (1) dan (2): Menegaskan bahwa setiap Badan Publik (termasuk Dinas Pemkot Cilegon) wajib menyampaikan dan mengumumkan informasi publik terkait anggaran dan kegiatan operasional secara terbuka dan berkala.

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Mewajibkan setiap kegiatan pengadaan yang menggunakan anggaran negara untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang.


Pihak Dinas Pilih Membisu

Guna menyajikan berita yang berimbang, tim media sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) di DLH Kota Cilegon. Namun sangat disayangkan, pihak dinas memilih bungkam dan terkesan enggan memberikan penjelasan atau merespons pertanyaan awak media.


Sikap tertutup dari instansi pemerintah daerah ini kian memperkuat prasangka buruk mengenai tata kelola anggaran daerah yang tidak akuntabel. 

Publik mendesak pihak pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk turun tangan mengecek langsung kegiatan di lapangan. 


(Team)

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Jagad Nusantara

Recent Articles

Popular Articles